ENDE Terranusanews.com 10 Juni 2026 – Upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Ende. Melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, enam lembaga pelatihan kerja (LPK) dan balai latihan kerja komunitas (BLKK) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja yang digelar di Ende.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah lembaga pelatihan yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencetak tenaga kerja terampil, yakni BLKK Kongregasi Pengikut Yesus (CIJ), PPLP Mapindo Ende, Bitcom Ende, BLKK Walisanga Ende, BLKK Keuskupan Agung Ende, serta satu lembaga lainnya. Sementara itu, satu BLKK yang terdaftar sebagai peserta tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.
Bimtek ini tidak sekadar menjadi forum peningkatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah dan lembaga pelatihan agar memiliki arah yang sama dalam membangun kualitas tenaga kerja di Kabupaten Ende.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yosef Fabianus Teku, SE., MM, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas terhadap seluruh LPK dan BLKK yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ende.
Menurutnya, keberadaan lembaga pelatihan kerja menjadi sangat penting di tengah tantangan dunia kerja yang terus berubah dan semakin kompetitif.
“Peran pemerintah adalah melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas kepada LPK dan BLKK. Kita ingin memastikan lembaga-lembaga ini mampu berkembang, memiliki kualitas yang baik, dan benar-benar menghasilkan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja,” ujar Herman Teku.
Ia menjelaskan, pelaksanaan bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus menyelaraskan program kerja antara pemerintah dan lembaga pelatihan kerja.
“Kita lakukan bimtek ini agar ke depan kita memiliki arah yang sama. Program-program yang dijalankan oleh LPK maupun BLKK harus sejalan dengan program pemerintah. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja bisa berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Eman Teku mengingatkan bahwa lembaga pelatihan kerja tidak boleh terjebak pada pendekatan teoritis semata. Menurutnya, kebutuhan pasar kerja terus berkembang sehingga lembaga pelatihan harus mampu membaca peluang dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.
“Dalam menjalankan program, jangan hanya terpaku pada teori. Kita harus melihat sektor-sektor yang berkembang, indikator-indikator kebutuhan tenaga kerja, peluang usaha, serta potensi daerah yang bisa dikembangkan. Pelatihan harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya menghasilkan peserta pelatihan yang memiliki sertifikat, melainkan memastikan mereka memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.
Karena itu, menurutnya, lembaga pelatihan harus terus melakukan inovasi dan menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi digital yang semakin memengaruhi berbagai sektor pekerjaan.
“Pelatihan kerja harus mampu menciptakan tenaga kerja yang adaptif. Dunia berubah sangat cepat. Kalau lembaga pelatihan tidak ikut berubah, maka lulusan yang dihasilkan akan sulit bersaing,” ujarnya.
Kegiatan bimtek tersebut juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh pengelola LPK dan BLKK untuk mengevaluasi program yang telah berjalan selama ini. Pemerintah berharap lembaga-lembaga pelatihan tidak hanya menjadi tempat belajar keterampilan, tetapi juga menjadi pusat lahirnya tenaga kerja produktif yang mampu membuka lapangan pekerjaan baru.
Di tengah tingginya angka pencari kerja dan tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, keberadaan LPK dan BLKK dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang mandiri dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar.
Kabupaten Ende sendiri memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, teknologi informasi, hingga usaha mikro dan ekonomi kreatif. Potensi-potensi tersebut membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan spesifik agar mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, pemerintah berharap seluruh LPK dan BLKK di Kabupaten Ende semakin profesional dalam mengelola program pelatihan, meningkatkan kualitas instruktur, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta memperluas jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
Bimtek tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ende untuk terus hadir dalam mendampingi lembaga-lembaga pelatihan kerja sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.
Sebab pada akhirnya, pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik semata, melainkan juga oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Dan kualitas manusia yang unggul lahir dari pendidikan, pelatihan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Ende menatap masa depan dengan optimisme, membangun tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. (TNN/Irminus Deni)
