Menguliti Arah 80.000 KopDes Merah Putih di Tengah Realitas Indonesia yang Tidak Pernah Sama.
Oleh: Irminus Deni — Pemimpin Redaksi TerraNusaNews.com & Atalomba.com
KRITIK NURDIN HALID – SUARA PETA LAPANGAN YANG TIDAK BISA DIABAIKAN
Di tengah perdebatan desain KopDes Merah Putih, muncul kritik paling keras tetapi paling jujur dari seorang tokoh yang puluhan tahun hidup dalam dunia koperasi, Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Dalam rapat dengan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara, ia mengatakan dengan tegas:
“Jika gerai tidak menyesuaikan kondisi desa, bangunan itu akan menjadi kandang kambing.”
Itu kalimat yang menampar. Tetapi kalimat paling akurat untuk menggambarkan risiko nyata proyek 80.000 gerai. Nurdin Halid tidak sekadar berbicara sebagai politisi, tetapi sebagai orang yang pernah membangun KUD dan tahu betul bagaimana proyek nasional bisa gagal karena ketidaksesuaian dengan realitas lokal.
Ia memberi contoh nyata masa lalu:
“KUD bangun gudang pupuk 30 ton, padahal petani cuma mampu beli 5–10 ton.”
Gudang itu akhirnya kosong, tidak berguna, menjadi monumen kegagalan perencanaan yang terlalu percaya pada kertas, bukan pada lapangan. Kini ia melihat pola yang sama:
-
desain nasional KopDes tampak “mewah”,
-
modelnya cocok untuk Jawa dan kota besar,
-
tetapi tidak cocok untuk desa kecil dengan penduduk 300–800 orang.
Ia bahkan menambahkan:
“Lokasi gerai harus mudah diakses. Di banyak desa, jarak 3–5 kilometer saja membuat warga enggan belanja.”
Ini kritik yang tidak bisa disapu di bawah karpet. Ini alarm untuk sebuah proyek bernilai triliunan rupiah. Dan editorial ini menggabungkan kritik tersebut ke dalam seluruh analisis.
KRITIK NURDIN HALID + PERMENDESA 10/2025 + ANALISIS INVESTIGATIF TERRANUSANEWS
Peraturan Menteri Desa No. 10 Tahun 2025 menyatakan, Koperasi Desa Merah Putih boleh meminjam maksimal 30% dari Dana Desa. Masalahnya, seperti yang ditegaskan Nurdin Halid, desa-desa di luar Jawa tidak memiliki populasi dan daya beli yang cukup untuk menopang gerai besar. Sekarang mari kita hitung secara jujur berbasis lapangan:
-
Dana Desa rata-rata di NTT = Rp 500–700 juta
-
30% = Rp 150–210 juta
Pertanyaannya:
Apakah Rp 150–210 juta cukup untuk mengisi gerai mewah ber-AC seperti desain nasional KopDes Jawabannya, Tidak. Tidak cukup untuk stok. Tidak cukup untuk listrik. Tidak cukup untuk operasional.
Tidak cukup untuk hidup. Bahkan menurut perhitungan Nurdin sendiri:
-
Banyak desa terlalu kecil untuk gerai besar
-
Penduduk sedikit
-
Rumah terpencar
-
Jarak jauh
-
Kebiasaan belanja tidak seperti kota
-
Daya beli rendah
-
Medan sulit
Sehingga gerai besar pasti turun omzet, rugi, lalu mati. Dan siapa yang akan menanggung risiko itu Desa. Dana Desa. Rakyatnya sendiri. TerraNusaNews menyimpulkan, PERMENDESA 10/2025 + desain nasional KopDes = risiko kegagalan struktural.
KETIMPANGAN WILAYAH — JAWA BISA HIDUP, NTT MENDERITA
Editorial ini menambahkan analisis Nurdin Halid dengan lebih tegas, Di Jawa, satu kelurahan bisa punya 50.000 penduduk. Di NTT, seluruh kecamatan hanya punya 5.000–12.000 penduduk.
Artinya:
-
Gerai besar di Jawa = layak
-
Gerai besar di NTT = beban
Lebih keras lagi, Di Jawa, jarak RW ke RW = 500 meter Di Flores, jarak antara kampung = 1–3 kilometer, menanjak bukit. Anda membangun gerai seragam untuk dua realitas yang berbeda 10 kali lipat? Itu sama saja memaksa orang memakai sepatu dengan ukuran sama, padahal kakinya tidak sama.
Dalam konteks editorial ini:
“Jika dipaksakan, maka KopDes Merah Putih akan menjadi proyek yang besar pasak daripada tiang. Mewah bangunannya, tetapi miskin perputarannya.”
Itulah yang disoroti Nurdin Halid, dan itulah yang kami tulis secara investigatif.
SUARA DPR + SUARA DESA = SUARA KEWARASAN
Kritik Nurdin Halid bukan untuk membatalkan proyek nasional, tetapi untuk memperbaikinya.
Untuk memastikan bahwa:
-
desa tidak dipaksa bayar mimpi orang kota,
-
koperasi tidak dipaksa mengikuti template yang salah,
-
rakyat tidak menanggung kegagalan perencanaan.
Kami menegaskan. Indonesia bukan satu bentuk. Desa bukan satu rupa. Topografi bukan satu garis. KopDes Merah Putih harus menyesuaikan:
-
kepadatan penduduk,
-
karakter ekonomi,
-
pola belanja,
-
akses logistik,
-
tingkat listrik,
-
geografi,
-
budaya lokal.
PENUTUP
Kritik Itu Obat, Bukan Ancaman. Dengarkan Nurdin Halid, Dengarkan Desa. Kritik dari DPR, terutama dari sosok berpengalaman seperti Nurdin Halid, adalah bentuk kepedulian. Jika pemerintah mengabaikan kritik itu, maka 80.000 gerai KopDes berpotensi menjadi:
-
bangunan kosong,
-
beban Dana Desa,
-
titik gagal ekonomi,
-
simbol kesalahan top-down policy,
-
dan ironi terbesar koperasi Indonesia modern.
Koperasi yang ideal. Tidak seragam. Tidak dipaksakan. Tidak menyengsarakan. Tidak mewah tanpa isi. Koperasi yang benar adalah koperasi yang berdiri di tanahnya sendiri, tumbuh sesuai tanahnya, dan hidup sesuai kebutuhan rakyatnya. TerraNusaNews.com, dari Timur Indonesia, menegaskan:
“Suara desa adalah suara Indonesia. Dan suara itu sedang berkata, Jangan bangun mimpi nasional dengan mengabaikan kenyataan lokal.”
